Rencana pemerintah DKI Jakarta untuk memberlakukan pajak 10 persen terhadap olahraga padel telah memicu perdebatan. Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD DKI Jakarta. Kekhawatiran utama adalah potensi dampak negatif terhadap perkembangan olahraga padel dan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengajukan imbauan agar pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan kebijakan ini. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum memberlakukan pajak baru.
DPRD DKI Jakarta Imbau Pemerintah Tunda Pajak Olahraga Padel
Suhud Alynudin, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, menyatakan penolakannya terhadap rencana tersebut. Ia berpendapat bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberlakukan pajak baru.
Menurutnya, lebih bijaksana untuk membiarkan olahraga padel terus berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terlebih dahulu. Potensi dampak negatif terhadap minat masyarakat untuk berolahraga juga perlu dipertimbangkan.
Meskipun secara regulasi, olahraga padel termasuk dalam kategori “olahraga permainan” yang dapat dikenai pajak, Suhud menekankan perlunya pertimbangan matang. Hal ini mengingat lapangan futsal, tenis, dan kolam renang berbayar juga dikenai pajak serupa.
Gubernur DKI Jakarta Mengaku Belum Tahu Soal Pajak Padel
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kebingungannya terkait kabar pemberlakuan pajak 10 persen untuk olahraga padel. Ia mengaku belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.
Pramono menegaskan bahwa dirinya belum menandatangani atau menyetujui aturan tersebut. Keputusan mengenai pemberlakuan pajak padel masih dalam tahap evaluasi.
Ia menekankan bahwa keputusan akhir mengenai kebijakan ini berada di tangannya sebagai Gubernur. Oleh karena itu, belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan terkait pajak olahraga padel.
Lebih dari Padel yang Terkena Pajak Baru
Kebijakan pajak 10 persen ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor 257 Tahun 2025. Aturan ini merupakan perubahan kedua atas Keputusan Nomor 854 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 20 Mei 2025.
Tidak hanya padel, setidaknya 21 jenis olahraga dan fasilitas olahraga lain yang juga terkena dampak kebijakan ini. Olahraga-olahraga tersebut dikategorikan sebagai permainan yang merupakan objek pajak barang dan jasa tertentu, yakni kesenian dan hiburan.
Berikut daftar lengkapnya:
- Tempat kebugaran (fitness center), termasuk tempat yoga/pilates/zumba.
- Lapangan futsal/sepak bola/mini soccer.
- Lapangan tenis.
- Kolam renang.
- Lapangan bulu tangkis.
- Lapangan basket.
- Lapangan voli.
- Lapangan tenis meja.
- Lapangan squash.
- Lapangan panahan.
- Lapangan bisbol/sofbol.
- Lapangan tembak.
- Tempat bowling.
- Tempat biliar.
- Tempat panjat tebing.
- Tempat ice skating.
- Tempat berkuda.
- Tempat sasana tinju/bela diri.
- Tempat atletik/lari.
- Jetski.
- Lapangan padel.
Suhud menyarankan penundaan implementasi kebijakan ini guna mendukung semangat berolahraga masyarakat, khususnya kaum muda. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil keputusan final.
Perdebatan mengenai pajak olahraga padel ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengumpulan pendapatan daerah dan mendukung pertumbuhan sektor olahraga dan perekonomian masyarakat. Semoga pemerintah dapat menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.
