Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menorehkan prestasi membanggakan di awal tahun 2025. Lembaga ini berhasil menjadi penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L).
Capaian ini menunjukkan peran penting sektor digital dalam perekonomian nasional dan menjadi bukti efektifitas strategi Kominfo dalam mengelola aset dan layanan digitalnya.
Kominfo Puncaki Daftar Penyumbang PNBP Kuartal I-2025
Dari total PNBP K/L yang mencapai Rp 29,7 triliun pada kuartal pertama 2025, Kominfo berkontribusi sebesar Rp 3,25 triliun atau sekitar 10,9%.
Angka ini bahkan melampaui kontribusi kementerian besar lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Data tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Plh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dengan Komisi XI DPR RI pada 8 Mei 2025.
Rincian PNBP Nasional Kuartal I-2025
Secara keseluruhan, realisasi PNBP hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp 115,9 triliun.
Jumlah ini setara dengan 22,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 513,6 triliun.
Sumber utama PNBP tersebut berasal dari berbagai sektor, antara lain:
- PNBP sumber daya alam (SDA) migas: Rp 24,9 triliun (20,6% dari target).
- PNBP SDA non-migas: Rp 25,7 triliun (26,5% dari target).
- PNBP kekayaan negara dipisahkan/dividen BUMN: Rp 10,88 triliun (12,1% dari target).
- PNBP lainnya: Rp 37,2 triliun (29,1% dari target).
- PNBP badan layanan umum (BLU): Rp 17,1 triliun (21,9% dari target).
Komposisi PNBP ini mencerminkan keberagaman sumber pendapatan negara di luar pajak.
Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Kontribusi PNBP Terbesar
Berikut daftar sepuluh K/L dengan kontribusi PNBP terbesar pada kuartal I-2025:
- Kementerian Komunikasi dan Digital: Rp 3,25 triliun (10,9%)
- Kementerian Perhubungan: Rp 3,16 triliun (10,6%)
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp 2,22 triliun (7,4%)
- Kepolisian RI (Polri): Rp 2,12 triliun (7,1%)
- Kejaksaan: Rp 0,81 triliun (2,7%)
- Kementerian ATR/BPN: Rp 0,80 triliun (2,7%)
- Kementerian Agama: Rp 0,56 triliun (1,9%)
- Kementerian Hukum dan HAM: Rp 0,53 triliun (1,8%)
- Kementerian Ketenagakerjaan: Rp 0,48 triliun (1,6%)
- Kementerian Pertahanan: Rp 0,47 triliun (1,6%)
Dominasi Kominfo pada daftar ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam hal pengelolaan dan optimalisasi PNBP.
Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini.
Ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik untuk mendukung penerimaan negara.
Kemenkeu juga tengah merumuskan strategi untuk mengoptimalkan potensi PNBP ke depannya.
Keberhasilan Kominfo ini menunjukkan potensi besar sektor komunikasi dan digital dalam menopang penerimaan negara. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia terus berlanjut, sehingga diharapkan kontribusi PNBP dari sektor ini akan terus meningkat di masa mendatang.
Hal ini tentunya menjadi momentum bagi Kominfo untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan digitalnya.
