Membeli mobil baru di Indonesia ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan. Harga jual yang tertera di brosur seringkali jauh lebih rendah daripada harga yang dibayarkan konsumen. Selisihnya? Pajak yang cukup tinggi.
Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, bahkan menyebut beban pajak mobil baru bisa mencapai separuh dari harga mobil itu sendiri. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian bagi konsumen dan industri otomotif.
Beban Pajak Mobil Baru yang Mencapai Setengah Harga
Bayangkan, sebuah mobil keluar pabrik dengan harga Rp 100 juta. Saat sampai di tangan konsumen, harganya bisa membengkak menjadi Rp 150 juta. Artinya, Rp 50 juta di antaranya merupakan pajak.
Besarnya pajak ini bahkan membuat Indonesia masuk dalam daftar negara dengan pajak mobil tertinggi di dunia, setelah Singapura. Hal ini menjadi sorotan internasional dan perlu menjadi perhatian pemerintah.
Komponen Pajak yang Memberatkan Konsumen
Pajak mobil baru di Indonesia terdiri dari berbagai komponen. Jika mobil diimpor dalam kondisi utuh (CBU), bea masuknya bisa mencapai 0-50 persen, tergantung kebijakan pemerintah.
Untuk mobil produksi lokal, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11-12 persen. Belum lagi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
PPnBM dikenakan dengan tarif 0-95 persen, bergantung pada kapasitas mesin dan emisi gas buang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 mengatur detail tarif PPnBM ini.
Misalnya, untuk Low MPV dengan kapasitas mesin di bawah 3.000 cc dan konsumsi BBM minimal 15,5 liter/km, tarif PPnBM-nya 15 persen. Ini merupakan tarif PPnBM terendah.
Selain pajak pusat, ada juga pajak daerah berupa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tarifnya bervariasi antar daerah.
Sebagai contoh, di Jakarta, PKB untuk kepemilikan pribadi berkisar 2-6 persen, sementara untuk perusahaan 2 persen. BBNKB di Jakarta sendiri mencapai 12,5 persen.
Di beberapa daerah lain, tarif BBNKB bahkan bisa mencapai 66 persen. Belum lagi biaya pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Upaya Mengurangi Beban Pajak dan Solusi ke Depan
Tingginya pajak mobil di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi industri otomotif. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor ini dan daya beli masyarakat.
Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan peninjauan terhadap struktur dan besaran pajak kendaraan bermotor. Penyesuaian tarif pajak yang lebih proporsional dapat membantu mengurangi beban konsumen.
Selain itu, perlu juga adanya transparansi dan simplifikasi proses perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Kemudahan akses informasi ini akan mengurangi potensi kesalahpahaman dan sengketa pajak.
Peningkatan kualitas infrastruktur dan kemudahan akses terhadap transportasi publik juga dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada kepemilikan kendaraan pribadi.
Dengan begitu, beban ekonomi masyarakat akan berkurang dan industri otomotif domestik dapat berkembang secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, tingginya pajak mobil di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah, industri otomotif, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.
