Ketegangan mewarnai Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan warga setempat melakukan aksi protes terhadap sebuah rumah singgah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin resmi.
Aksi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik antaragama, mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia. Presidium Dialog Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan PP Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) pun turut menyoroti kejadian ini.
Kecaman Atas Kejadian di Cidahu, Sukabumi
Restu Hapsari dari Presidium Dialog Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan PP ISKA mengecam keras insiden di Cidahu. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman Indonesia.
Indonesia, menurut Restu, dibangun atas keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Semangat persatuan di tengah perbedaan harus terus dijaga seluruh elemen bangsa.
Restu menekankan pentingnya edukasi dan literasi toleransi di semua lapisan masyarakat. Mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas, pemahaman yang benar tentang keberagaman sangat krusial.
Ia menambahkan bahwa edukasi berkelanjutan dapat membangun masyarakat yang saling menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Kerja sama antaragama juga penting melalui dialog dan kolaborasi.
Dengan interaksi dan pemahaman antarumat beragama, diharapkan prasangka dapat dihilangkan dan terbangun persaudaraan yang harmonis. Hal ini penting untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.
Pancasila sebagai Landasan Hidup Berbangsa
Restu juga menegaskan pentingnya Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai luhur Pancasila harus menjadi landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa.
Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, dan Keadilan Sosial merupakan fondasi yang tak tergantikan.
Setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, menurut Restu, merupakan ancaman bagi keutuhan bangsa. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila harus terus digaungkan.
Luky Yusgiyantoro, Ketua Presidium PP ISKA, menambahkan harapannya agar negara tidak hanya bertindak represif, tetapi juga preventif dan mediatif. Kejadian di Cidahu diharapkan menjadi pembelajaran berharga.
ISKA berharap insiden serupa tidak terulang. Hal ini membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Protes Warga dan Upaya Mediasi
Kejadian di Cidahu bermula dari keresahan warga terhadap aktivitas keagamaan di sebuah rumah singgah. Rumah tersebut diduga digunakan untuk kegiatan ibadah tanpa izin resmi.
Keresahan warga memuncak hingga ratusan orang mendatangi rumah tersebut dan mendesak penghentian aktivitas keagamaan. Mereka meminta agar fungsi rumah dikembalikan sesuai izin yang berlaku.
Ketua RT 04, Hendra, membenarkan adanya protes tersebut. Ia menjelaskan rumah tersebut telah beberapa kali digunakan untuk kegiatan keagamaan, termasuk misa.
Warga telah beberapa kali menegur pemilik rumah. Namun, kegiatan keagamaan tetap berlangsung hingga akhirnya memicu protes besar-besaran dari warga.
Kepala Desa Tangkil, Ijang Sehabudin, menyatakan bahwa pemerintah desa telah melakukan mediasi sejak lama. Rumah tersebut hanya berizin sebagai rumah tinggal, bukan untuk tempat ibadah.
Namun, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil. Kegiatan ibadah tetap dilakukan, sehingga warga akhirnya mengambil tindakan sendiri karena merasa tidak dihargai.
Pihak desa bersama Muspika, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kapolsek Cidahu, dan MUI kecamatan, juga telah melakukan upaya pencegahan tiga minggu sebelumnya. Sayangnya, hal tersebut tidak mampu mencegah terjadinya protes warga.
Kejadian di Cidahu menjadi pengingat pentingnya dialog, toleransi, dan penegakan hukum dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Peran aktif semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, sangat krusial dalam mencegah konflik serupa di masa depan dan memastikan keberagaman tetap terjaga dalam bingkai NKRI.
