Kecelakaan kapal di Selat Bali kembali menjadi sorotan. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Kamis dini hari (3/7/2025), menewaskan sedikitnya enam orang dan menyebabkan puluhan lainnya hilang. Kejadian ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Komisi V DPR RI yang berencana memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta pertanggungjawaban.
Insiden ini menyoroti lemahnya pengawasan di sektor transportasi laut Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan pentingnya prioritas keselamatan penumpang dalam setiap perjalanan laut.
Komisi V DPR Panggil Kemenhub Terkait Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
Komisi V DPR RI menyatakan akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta penjelasan terkait tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas peristiwa ini.
Pemanggilan Kemenhub bertujuan untuk menggali informasi dan meminta pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Komisi V akan menyelidiki apakah ada kelalaian dari pihak otoritas pelabuhan dan awak kapal.
Dugaan Kelalaian dan Kecelakaan
Lasarus menilai kecelakaan ini sebagai cerminan dari lemahnya pengawasan otoritas pelabuhan dan kecerobohan dari kapten serta awak kapal. Ia mempertanyakan kelayakan kapal sebelum berlayar.
Investigasi menyeluruh diperlukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Penyelidikan harus mencakup aspek kelaikan kapal, prosedur keselamatan, dan pengawasan dari pihak berwenang.
Selain itu, peran serta kapten kapal dalam memastikan keselamatan penumpang juga akan menjadi fokus penyelidikan. Kecerobohan dari pihak manapun yang menyebabkan kecelakaan akan dipertanggungjawabkan.
Tanggapan DPR RI dan Upaya Perbaikan Tata Kelola Transportasi
Ketua DPR RI, Puan Maharani, turut menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas tragedi tersebut. Ia meminta pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola transportasi laut.
Puan menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola transportasi laut untuk mencegah kejadian serupa terulang. Keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama.
Pemerintah juga diminta untuk memperkuat mitigasi bencana, terutama terkait perubahan iklim ekstrem yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di laut. Hal ini penting untuk mempersiapkan diri menghadapi potensi bahaya di masa mendatang.
Perbaikan Mitigasi Bencana Perubahan Iklim
Puan Maharani menyoroti pentingnya mitigasi bencana perubahan iklim yang semakin ekstrem di Indonesia. Cuaca buruk seringkali menjadi faktor penyebab kecelakaan laut.
Pemerintah harus meningkatkan upaya mitigasi dan antisipasi bencana alam. Ini termasuk sistem peringatan dini yang lebih baik dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.
KMP Tunu Pratama Jaya membawa 65 orang, termasuk 53 penumpang dan 12 awak kapal, serta 22 kendaraan. Hingga pukul 10.00 waktu setempat, 31 penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara empat orang dilaporkan meninggal dunia.
Pencarian korban hilang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Upaya maksimal terus dilakukan untuk menemukan para korban yang masih belum ditemukan.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan yang ketat dan standar keselamatan yang tinggi di sektor transportasi laut. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Prioritas keselamatan nyawa manusia harus selalu diutamakan dalam setiap perjalanan.
